 |
| KRI Todak – 631 (Koarmabar) |
TEMPO Interaktif, Jakarta - Selama tahun 2011 ini Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) telah berhasil menindak 93 kapal yang melanggar keamanan laut. Jumlah ini tersebar di tiga wilayah Satuan Tugas (satgas) Bakorkamla, yakni barat, tengah dan timur. Di Batam (wilayah barat) sebanyak 9 kapal, di Manado (tengah) 36 kapal dan Ambon (timur) sebanyak 58 kapal.
Menurut Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla, Laksamana Madya Didik Heru Purnomo, jumlah tersebut sudah melampaui target yang diberikan pemerintah. Setiap tahun, Bakorkamla hanya diminta mengamankan laut dua puluh persen dari target pemerintah.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, seluruh instansi yang mengamankan wilayah perairan laut diminta untuk mengamankan paling tidak 253 kapal setiap tahunnya. “Tugas Bakorkamla hanya dua puluh persen dari jumlah itu,” ujar Didik.
Dalam melaksanakan pengamanan, Bakorkamla menggandeng unsur yang berbeda di tiap wilayah. Di wilayah barat yang berpusat di Batam, Bakorkamla bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Di wilayah tengah yang berpusat di Manado, pihaknya bekerjasama dengan TNI AL dan Ditjen Bea dan Cukai. Sedangkan di wilayah timur yang berpusat di Ambon, Bakorkamla bekerjasama dengan TNI AL serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Di setiap operasi juga ada kerjasama dengan kejaksaan dan instansi terkait.”
Dalam melaksanakan operasi pengamanan laut, Bakorkamla melakukan dua jenis operasi. Operasi itu adalah Operasi Sepanjang Tahun (OST) dan Operasi Gurita, Tahun ini, Operasi Gurita dilakukan sebanyak enam kali, sedang OST dilakukan tiga kali setahun. “Kedua operasi ini tujuannya sama yaitu mengisi kekosongan pengamanan di laut dan fokus pada perombakan.”
Di setiap wilayah, kata Didik, terdapat perbedaan jenis fokus pengamanan. Di wilayah barat, pengamanan lebih difokuskan pada perombakan di wilayah perairan Kepulauan Riau. Di wilayah tengah yang diamankan adalah aktivitas pengangkutan hasil bumi seperti kayu dan batubara. Sedang di wilayah timur yang menjadi fokus adalah penanganan pencurian ikan atau illegal fishing.
Menurut Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla, Laksamana Madya Didik Heru Purnomo, jumlah tersebut sudah melampaui target yang diberikan pemerintah. Setiap tahun, Bakorkamla hanya diminta mengamankan laut dua puluh persen dari target pemerintah.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, seluruh instansi yang mengamankan wilayah perairan laut diminta untuk mengamankan paling tidak 253 kapal setiap tahunnya. “Tugas Bakorkamla hanya dua puluh persen dari jumlah itu,” ujar Didik.
Dalam melaksanakan pengamanan, Bakorkamla menggandeng unsur yang berbeda di tiap wilayah. Di wilayah barat yang berpusat di Batam, Bakorkamla bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Di wilayah tengah yang berpusat di Manado, pihaknya bekerjasama dengan TNI AL dan Ditjen Bea dan Cukai. Sedangkan di wilayah timur yang berpusat di Ambon, Bakorkamla bekerjasama dengan TNI AL serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Di setiap operasi juga ada kerjasama dengan kejaksaan dan instansi terkait.”
Dalam melaksanakan operasi pengamanan laut, Bakorkamla melakukan dua jenis operasi. Operasi itu adalah Operasi Sepanjang Tahun (OST) dan Operasi Gurita, Tahun ini, Operasi Gurita dilakukan sebanyak enam kali, sedang OST dilakukan tiga kali setahun. “Kedua operasi ini tujuannya sama yaitu mengisi kekosongan pengamanan di laut dan fokus pada perombakan.”
Di setiap wilayah, kata Didik, terdapat perbedaan jenis fokus pengamanan. Di wilayah barat, pengamanan lebih difokuskan pada perombakan di wilayah perairan Kepulauan Riau. Di wilayah tengah yang diamankan adalah aktivitas pengangkutan hasil bumi seperti kayu dan batubara. Sedang di wilayah timur yang menjadi fokus adalah penanganan pencurian ikan atau illegal fishing.
Tempo Interaktif
Tidak ada komentar:
Posting Komentar