 |
| Pindad APS-3 (wikipedia) |
VIVAnews - Pemerintah mengungkapkan sebanyak tujuh kementerian dan lembaga menjadi pengguna terbesar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Ketujuh instansi itu menerima dana di atas Rp20 triliun.
Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp64,4 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp61,2 triliun, Kementerian Pendidikan Nasional Rp57,8 triliun, dan Kementerian Agama Rp37,3 triliun.
Tiga kementerian dan lembaga lain yang memperoleh anggaran di atas Rp20 triliun adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp34,4 triliun, Kementerian Kesehatan Rp28,3 triliun, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp26,8 triliun
"Selain ketujuh kementerian dan lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran di atas Rp20 triliun, juga terdapat beberapa kementerian dan lembaga yang memperoleh alokasi anggaran di atas Rp10 triliun," kata Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang RAPBN 2012 Beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2011.
Sebagai penerima anggaran terbesar, SBY mengatakan alokasi anggaran pada Kementerian Pertahanan akan diprioritaskan untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk memenuhi fasilitas dan sarana-prasarana pertahanan.
Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp64,4 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp61,2 triliun, Kementerian Pendidikan Nasional Rp57,8 triliun, dan Kementerian Agama Rp37,3 triliun.
Tiga kementerian dan lembaga lain yang memperoleh anggaran di atas Rp20 triliun adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp34,4 triliun, Kementerian Kesehatan Rp28,3 triliun, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp26,8 triliun
"Selain ketujuh kementerian dan lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran di atas Rp20 triliun, juga terdapat beberapa kementerian dan lembaga yang memperoleh alokasi anggaran di atas Rp10 triliun," kata Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang RAPBN 2012 Beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2011.
Sebagai penerima anggaran terbesar, SBY mengatakan alokasi anggaran pada Kementerian Pertahanan akan diprioritaskan untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk memenuhi fasilitas dan sarana-prasarana pertahanan.
"Kita utamakan pengadaan alutsista produksi industri dalam negeri," kata SBY.
Anggaran pemerintah pada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun nonformal di semua jenjang pendidikan.
Di bidang kesehatan, pemerintah berharap anggaran yang disediakan akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi. Selain itu anggaran kesehatan akan ditujukan antara lain untuk menambah jumlah Puskesmas di perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan hingga 86 persen, meningkatkan persentase perawatan bagi balita yang bergizi buruk hingga 100 persen.
Prioritas alokasi anggaran pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ditujukan untuk menurunkan gangguan Kamtibmas, serta pencegahan potensi gangguan keamanan, baik kualitas maupun kuantitas. "Anggaran itu juga diperuntukkan bagi penanggulangan sumber penyebab kejahatan, gangguan ketertiban, dan konflik di masyarakat," ujar SBY.
Dalam kesempatan tersebut, SBY juga menegaskan transportasi DKI Jakarta akan mendapat prioritas penanganan dari pemerintah guna memperlancar arus distribusi barang dana jasa. SBY berharap anggaran besar yang disediakan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan akan menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, terutama untuk mengurangi hambatan di bidang infrastruktur.
Dalam kesempatan tersebut, SBY juga menegaskan transportasi DKI Jakarta akan mendapat prioritas penanganan dari pemerintah guna memperlancar arus distribusi barang dana jasa. SBY berharap anggaran besar yang disediakan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan akan menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, terutama untuk mengurangi hambatan di bidang infrastruktur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar