Kemhan Prioritaskan Produk Dalam Negeri

Pindad SS2

JAKARTA (Suara Karya): Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskomblik) Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin menyatakan prioritas pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) produksi industri dalam negeri. Prioritas ini sesuai kebijakan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diketuai Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. 

"Sesuai kebijakan KKIP, pengoptimalan pemakaian Alutsista dalam negeri dan melakukan tranfer teknologi jika memakai Alutsista import," ujar Hartind di Jakarta, Selasa (9/8).

TNI maupun Polri sendiri, kata dia, secara bertahap telah menyondongkan perhatian untuk menggunakan alutsista dalam negeri, seperti buatan PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia (DI). "Industri pertahanan terkoordinir. Kita melakukan rapat per tiga bulan dengan stake holder baik BUMN maupun BUMS," ujar dia.

Dia menjelaskan, kebijakan KKIP yang terdiri dari Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Panglima TNI dan Kapolri jelas menginstruksikan kemandirian Alutsista dengan cara mengkonsumsi atau membeli produk dalam negeri.

Menjawab hal ini, Hartind memastikan semua produk Alutsista buatan PT Pindad akan dibeli selama telah memenuhi standar. "Semua produk-produk Pindad kita beli tapi harus teruji lebih dahulu seperti senjata sniper harus diuji akurasinya dengan jarak tertentu, kemudian bagaimana setelah menembak berapa butir peluru, apakah laras diganti," terang Hartind

Komitmen

Secara terpisah, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi meminta komitmen pemerintah untuk memberi prioritas alutsista produksi dalam negeri.

"Janganlah ada dusta di antara kita. Di satu sisi, Pemerintah dan para elite pendukungnya selalu mengkampanyekan majukan industri domestik dan cintailah produksi dalam negeri. Tapi realitasnya, banyak kementerian yang ternyata lebih gemar membelanjakan uang rakyat di APBN untuk memperoleh barang-barang impor," tegas dia.

Dia mengharapkan, agar satu sen pun APBNP 2011 yang diusulkan untuk belanja Alutsista, jangan hilang atau lari ke luar negeri. "Jangan sampai satu sen pun dana untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) APBNP 2011 digunakan untuk membeli alutsista di luar buatan industri pertahanan BUMNIP kita," tegas dia.

Politisi Muda Partai Golkar itu beralasan, pemerintah maupun TNI jangan selalu cari gampang dengan memanfaatkan fasilitas kredit ekspor (KE) guna mendapatkan Alutsista dari luar, sementara industri pertahanan dalam negeri berantakan.

"Karena itu, sekarang kita tegas saja, seluruhnya (APBNP) saat ini harus dibelanjakan di dalam negeri, agar industri pertahanan domestik semakin kuat, dan uang itu dapat berputar di Indonesia saja," ujar dia.

Suara Karya