DPR Bentuk Timsus Awasi Hibah F-16 Bekas AS

Senayan - Setelah menyetujui dan menerima hibah 24 unit pesawat tempur F-16 bekas AS, Komisi I DPR kini sepakat untuk membentuk tim kerja khusus (Timsus). Tim ini bertugas mengawasi realisasi pelaksaan hibah tersebut. Komisi I memandang perlu mengawasi secara dekat, dalam pelaksaan hibah itu, agar sesuai dengan rencana yang diharapkan DPR.

"Sebelumnya, Komisi I telah memberikan syarat, bahwa DPR akan menerima hibah F-16 bekas AS itu, dengan syarat terlebih dahulu di-retrofit ke blok 52. Dan, kita ingin pastikan itu tidak ada penyimpangan. Karena itu, DPR membetuk tim yang diberi tugas secara khusus untuk mengawasi hibah ini, sesuai dengan syarat yang ditetapkan DPR sebelumnya," tegas Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di DPR, Rabu (26/10).

DPR, kata politisi PKS ini, tidak ingin dalam pelaksaan penerimaan hibah F-16 dari AS, ternyata ke depannya mengecewakan dan tidak sesui dengan yang diharapkan. 

"Kami telah mensyaratkan agar dalam retrofit F-16 bekas AS itu ke blok  52 juga dilengkapi dengan  perangkat yang memadai, seperti afioniknya, radarnya dan perlengkapan senjatanya. Sehingga pesawat itu mampu memberikan efek getar juga," tegasnya.

Menurut Mahfudz, pembentukan Timsus Komisi I ini sekaligus untuk mengawal pelaksanaan kerjasama pertahanan antara Pemerintah RI dan AS.  Sehingga permasalahan kerjasama pertahanan kedua negara yang menjadi penghambat selama ini dapat didorong untuk diselesaikan.

"DPR ingin bahwa ketika kita terima hibah ini dan mengeluarkan anggaran yang cukup besar (sekitar USD 600 juta atau Rp 5 triliun), ada jaminan AS tidak melakukan embargo pada militer Indoensia. Atau, dalam kasus-kasus tertentu tidak ada limitasi terhadap penggunaan terhadap peralatan atau penggunaan persenjataan yang kita beli dari AS. Seperti dalam kasus Aceh dan Papua dulu," pungkasnya.

Jurnal Parlemen